Media Coverage

  • https://travel.tempo.co/

    Semangat Konservasi dalam Festival Lore yang Pertama TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Lembah Lore di Provinsi Sulawesi Tengah akan menggelar Festival Lembah Lore selama tiga hari mulai mulai Jumat sampai Minggu, 20-22 September 2019. Festival Lore dipusatkan di Desa Wanga, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, sekitar enam jam berkendaraan dari pusat kota Poso atau empat jam dari Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Rencananya, Festival Lore dibuka oleh Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Festival Lore Mochammad Subarkah, penyebutan nama Lembah Lore merujuk pada gabungan tiga lembah yang didiami Suku Lore di Poso, yakni Lembah Napu, Lembah Behoa, dan Lembah Bada. Lembah Lore berada di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Selain di Poso, kawasan taman nasional seluas sekitar 215.000 hektare ini juga mencakup Lembah Palu dan Danau Lindu di Kabupaten Sigi, yang didiami Suku Lindu. Gabungan Lembah Palu dan Danau Lindu di Sigi dengan tiga lembah di Poso disebut Lembah Lore Lindu. Lembah Lore Lindu jadi daerah penyangga keberadaan TNLL alias jadi daerah enklave. “Festival Lore ini yang pertama kali kami lakukan. Idenya murni dari masyarakat Napu dan sekitarnya. Kali ini, kegiatannya kami pusatkan di Lembah Napu, tepatnya di Lore Peore. Festival berikutnya bisa saja diadakan di Behoa atau Bada,” kata Subarkah kepada Tempo, Kamis, 19 September 2019. Menurut Subarkah, pelaksanaan Festival Lore bertujuan untuk melestarikan tradisi-tradisi atau adat istiadat Lore dan melindungi lingkungan Lembah Lore yang mulai tergerus. Adat istiadat Lore saat ini hanya dikuasai warga berusia tua. Tumbuh kekhawatiran adat istiadat Lore bisa punah seturut meninggalnya mereka, jika tidak diwariskan kepada generasi pelanjut. Lewat Festival Lore, masyarakat pun diingatkan untuk setia menjaga lingkungan. Adat kebiasaan Lore sangat erat berhubungan dengan keberadaan alam dan lingkungan lewat kearifan lokal. Selama ini, pemanfaatan hasil hutan disesuaikan dengan tradisi. Sebagai contoh, sejak zaman prasejarah masyarakat Lore mengenal kain dari kulit kayu. Tradisi pembuatan kain dari kulit kayu ini masih bertahan dan hanya ada di Lembah Bada. Masyarakat Lembah Lore sejatinya menghadapi tantangan dalam pelestarian budayanya. Investasi yang masuk, menyebabkan kerusakan alam. Lewat Festival Lore, menyarakat menitipkan pesan tidak anti-pembangunan dan masuknya investasi. Namun, melalui Festival Lore, masyarakat mengingatkan pemerintah untuk selalu mempedulikan aspek konservasi lingkungan. Pembangunan dan investasi yang masuk harus selaras dengan tradisi dan lingkungan, bukan pembangunan yang berbasis produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Pembangunan model ini terbukti telah menghabiskan banyak hutan (deforestasi), mengotori udara (polusi), dan degradasi lingkungan dalam bentuk lainnya. “Masyarakat di sini sangat terbuka untuk maju, tapi kemajuan itu harus selaras dengan tradisi dan lingkungan. Perlu diingat juga, TNLL juga sudah jadi cagar biosfer sehingga jadi perhatian dunia,” ujar Subarkah. Taman Nasional Lore Lindu ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada 1977. Pengelolaan TNLL dikembangkan melalui Man and the Biosphere Programme (MAB) UNESCO. Pelaksanaan Festival Lore melibatkan 50 kelompok masyarakat dari enam kecamatan di Lembah Lore, yakni Lore Peore, Lore Timur, Lore Utara, Lore Tengah, Lore Barat, dan Lore Selatan. Ditargetkan ada seribuan orang yang menghadiri festival selama tiga hari pelaksanaan. “Target kami enggak muluk-muluk karena ini festival pertama dan lokasinya memang terpencil,” kata Subarkah. Sejumlah kegiatan diadakan, antara lain pentas seni tari dan musik, pameran pangan lokal/kuliner Dataran Tinggi Kulawi, pameran obat tradisional, pameran produk kerajinan komunitas, pameran produk hasil hutan bukan kayu, pameran foto, sarasehan, kunjungan ke lokasi megalitik, dan perlombaan. Kesenian Lore yang ditampilkan seperti tarian massal tampo lore ende. Tarian ini diiringi tabuhan gendang, gong, dan juk atau koronco. Seni musik yang dipertontonkan merupakan musik bambu dari beberapa desa dalam kecamatan berbeda. Pangan lokal yang dipamerkan antara lain beras dari padi kamba, padi yang hanya ada di Lembah Lore, juga ada kuliner khas Lore, yaitu beko. Beko biasa digunakan upacara adat Lore yang dialasi daun pisang dan dimakan bersama-sama. Lalu, ada makanan lain yang dibuat dari umbi-umbian, serta nasi rempah dalam bambu yang cara masaknya dibakar mirip cara membuat lemang. Hasil hutan bukan kayu yang dipamerkan antara lain madu, anyaman rotan, getah damar, dan tentu saja kerajinan kain kulit kayu. Pengunjung pun diajak menengok tinggalan arkeologi di Desa Tamadue, Kecamatan Lore Timur, yang lokasinya masih berdekatan dengan lokasi festival. Berdasarkan data Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Gorontalo selaku pemangku Kawasan Megalitik Lore Lindu (KMLL), Lembah Napu terdapat 752 tinggalan arkeologi yang tersebar di 29 situs. Tinggalan arkeologi terbanyak berupa batu monolit (244 buah) dan umpak batu (235 buah). Total, hingga September 2018, terdapat 2.007 tinggalan arkeologi di 118 situs dalam KMLL. Tinggalan arkeologi yang menonjol antara lain patung batu Palindo, patung batu Tadulako, kalamba atau stone-vats, dan dolmen atau meja batu datar. Dihubungi Tempo dari Malang, Kepala Balai Besar TNLL Jusman menyatakan sangat mendukung pelaksanaan Festival Lore. Tujuan festival sangat mendukung konservasi flora dan fauna dalam kawasan TNLL, sehingga pihak TNLL langsung setuju saat komunitas masyarakat di Lembah Lore berinisiatif mengadakan festival. “Tolong kita tahu dan ingat bersama bahwa TNLL sudah bukan hanya milik Indonesia, tapi sudah jadi milik dunia yang diakui PBB sebagai cagar biosfer pertama di Indonesia, sehingga perlu kepedulian dan kerja sama kita semua untuk menjaga dan melestarikannya,” kata Jusman. Jusman sangat berharap pelaksanaan Festival Lore bisa diagendakan tiap tahun dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa diwakili oleh BPCB Gorontalo. Semua pihak harus mau dan bisa berkolaborasi demi kelestarian kawasan flora dan fauna TNLL, konservasi tinggalan megalitik yang begitu banyak, serta demi peningkatkan kesejahteraan penduduk yang hidup di daerah-daerah penyangga taman nasional yang terkenal sebagai surganya beragam spesies burung itu. ABDI PURMONO

  • https://utamanews.com

    Hutan Rakyat Institute (HaRi) Sumatera Utara menggelar acara seminar peduli terhadap lingkungan dengan tema "Masa Depan Masyarakat Lokal dan Hutan Tersisa di Sumatera Utara", di Medan, Senin, 22 Juli 2019. Bersama dengan Non-Timber Forest Products-Exchange Programme (NTFP-EP), YDPK, dan Walhi Sumatera Utara bermaksud agar dapat memberikan informasi ter-update tentang hutan sekaligus wadah kritis untuk bersama-sama melihat lebih dekat terkait pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal, kampanye dan upaya penyelamatan hutan tersisa yang ada di Sumatera Utara. "Masalah kita sebenarnya sama dari dahulu terkait masyarakat lokal adat. Selama permasalahan ekonomi ditingkat masyarakat belum dapat diselesaikan, maka permasalahan hutan pun juga belum dapat diselesaikan. Ada pandangan bahwa buat sejahtera masyarakat maka hutan pun akan sejahtera. Maksudnya adalah jika manusianya dibuat sibuk dengan kegiatan dalam pemenuhan hak-haknya maka bisa dipastikan manusia tersebut tidak akan merusak hutan dan ekosistem hutan," ujar Jusupta Tarigan (perwakilan NTFP-EP). Dirinya juga menambahkana bahwa "Hasil hutan bukan kayu bisa mencapai 90% dan hutan kayu hanya 10%, tapi kenapa semua melihatnya ke hutan kayu? Hal tersebut perlu dicermati dengan teliti tentang motif dibalik pembukaan lahan hutan, apakah murni untuk kebutuhan rakyat atau ada motif lain." Hal selaras juga disampaikan oleh Debora (YDPK), "Masa depan petani ada di hutan, jadi jika masalah ekonomi petani tidak bisa ditangani bagaimana bisa petani menyelesaikan masalah perhutanan yang memang merupakan masa depan mereka? Selain itu, masih minim orang-orang yang peduli terhadap hutan dan dampak dari kerusakan hutan untuk masyarakat lokal di sekitar hutan." Sementara, Abetnego Tarigan (Perwakilan Kantor Staf Presiden) mengatakan, "Banyak pihak tidak melihat terkait kebijakan era pak Jokowi di bidang hutan dan agraria. Pak jokowi sudah tidak memikirkan lagi terkait pungli korupsi karena zaman sekarang tinggal tangkap saja pelakunya, akan tetapi yang difokuskan adalah bagaimana pembangunan SDM." "Sekarang, permasalahan yang ada pada kebijakan lebih kearah unsur politiknya, maka dari itu respon yang tercipta pun lebih ke arah politik bukan unsur utama dari kebijakannya itu sendiri", tambahnya. Di akhir acara ditutup dengan adanya presentasi dari hasil penelitian HaRi terkait tata kelola hasil hutan non kayu oleh kaum perempuan di Kabupaten Dairi.

  • http://pontianak.tribunnews.com/

    Kayong Utara Punya Banyak Hasil Hutan Bukan Kayu, Tarigan: Perlu Sentuhan dari Pemkab TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Direktur Eksekutif Non-Timber Forest Products (NTFP) Indonesia, Jusup Tarigan mengatakan, wilayah Kayong Utara mempunyai banyak hasil hutan bukan kayu yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi. Hal ini dikarenakan sebanyak 70 persen wilayah Kayong Utara didominasi kawasan konservasi. Hanya saja, agar masyarakat dapat lebih baik dalam mengembangkan hasil-hasil hutan itu, maka diperlukan 'sentuhan' dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait. "Semacam pandan, rotan, madu hutan, dan hasil hutan bukan kayu lainnya. Dan ini memang sangat berpotensi untuk dikembangkan dilihat dari kapasitas masyarakat dalam mengembangkan ini," kata Jusup usai acara penandatanganan nota kerjasama dengan Pemkab Kayong Utara di Kantor Bupati, Sukadana, Rabu (27/2/2019) lalu. Kerjasama antara NTFP dengan Pemkab Kayong Utara ini, kata Jusup, sangat penting untuk membantu masyarakat dalam membuka jaringan, mencari pasar, serta promosi produk-produk hasil hutan tersebut. "Ini yang memang perlu digarap lewat kerjasama ini, itu yang mendasar," ujar Jusupta Tarigan. Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Kayong Utara Punya Banyak Hasil Hutan Bukan Kayu, Tarigan: Perlu Sentuhan dari Pemkab, http://pontianak.tribunnews.com/2019/03/01/kayong-utara-punya-banyak-hasil-hutan-bukan-kayu-tarigan-perlu-sentuhan-dari-pemkab. Penulis: Adelbertus Cahyono Editor: Jamadin

  • http://pontianak.tribunnews.com/

    TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara, Citra Duani menandatangai naskah perjanjian kerjasama dengan sejumlah yayasan pengembangan sumber daya hutan, Yayasan Palung dan Non-Timber Forest Products (NTFP) di Kantor Bupati, Sukadana, Rabu (27/2/2019). Rapat penekenan naskah itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Hilaria Yusnani dan Kadis Perkim LH, Tommy Djunaidi. Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul VIDEO: Bupati Citra Duani Tandatangani Kerjasama dengan Yayasan Pengembangan SDH, http://pontianak.tribunnews.com/2019/02/27/video-bupati-citra-duani-tandatangani-kerjasama-dengan-yayasan-pengembangan-sdh. Penulis: Adelbertus Cahyono Editor: Jamadin

  • http://klikterus.com

    Klik Palu – Bantuan logistik terus dikirim untuk korban gempa di Palu. Pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi dan Donggala, aktivitas masyarakat belum berjalan normal. Roda perekonomian masih butuh banyak pembenahan. Begitupula dengan urusan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Bekerja sama dengan Karsa Institute, lembaga sosial Non Timber Forest Product Exchange Programme (NTFP-EP) Indonesia yang dibawahi oleh Jusupta Tarigan mengirimkan sejumlah bantuan logistik ke beberapa wilayah di sekitar desa Lonca, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Anda mempunyai artikel bagus?

Segera kirimkan kepada kami.

Linking People and Forests