Konferensi Tenurial 2017 diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden RI (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial (Pemrakarsa) sebagai bagian mewujudkan cita-cita menuju Pembangunan yang Berkeadilan.
Konferensi ingin memastikan hak untuk reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan di Indonesia yang diyakini merupakan jalan utama untuk menutupi kesenjangan pembangunan, khususnya di perdesaan – sebagai jalan mewujudkan janji “Nawa Cita” pemerintahan Joko Widodo, terpenuhi. Penguasaan hutan, tanah dan tata pemerintahannya merupakan komponen utama dalam memberikan kesempatan pada kelompok yang dipinggirkan mendapat aksesnya pada alat-alat produksi (tanam, modal dan tenaga kerja beserta pengetahuannya), yang pada gilirannya akan membuka kesempatan baru ekonomi rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan kelestarian menuju Pembangunan Berkeadilan
NTFP-EP Indonesia bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan terlibat dalam pengorganisasian Diskusi Panel 9 tentang ‘Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat Melalui Ragam Inovasi dan Investasi UMKM Kehutanan’. Diskusi akan membedah pembangunan sektor kehutanan Indonesia yang dalam beberapa tahun belakang mengalami perubahan cukup drastis dan mendasar, terutama dalam pemberian hak akses dan pemanfaatan hutan bagi masyarakat lokal secara masif. Kebijakan yang memprioritaskan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui berbagai skema baik perijinan, kemitraan maupun hutan adat, dipercaya akan memberi kontribusi positif pada tata kelola hutan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Namun, masyarakat di sekitar wilayah hutan memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Jika panel-panel lainnya berupaya menjawab persoalan pertama (kepastian hak tenurial). Diskusi Panel 9 akan berupaya untuk:
(1) Memberikan perspektif pengembangan ekonomi pada kelompok masyarakat pasca aspek tenurial terselesaikan;
(2) Memberikan informasi inovasi dan inisiatif yang dilakukan berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi berbasis masyarakat baik dari sisi model bisnis maupun dari aspek pembiayaan;
(3) Pembelajaran dari pengalaman lapangan sehingga dapat disusun menjadi kerangka kerja (framework) yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
Untuk informasi lebih lanjut tentang keterlibatan NTFP-EP Indonesia dalam acara tersebut, silakan menghubungi: Jusupta Tarigan ([email protected])
