Hak dan Tata Kelola
Sebagai pihak yang berhubungan langsung secara alami dengan hutan, masyarakat mempunyai peran penting dalam melindungi hutan. Namun, meskipun hubungan masyarakat dan hutan berhubungan dengan kepemilikan, penggunaan, dan perlindungan yang belum diperbaiki. Pentingnya kerangka hukum dan kebijakan mengenai hak atas hutan tidak bisa lebih ditekankan jika tidak membangun dasar pengelolaan hutan yang efektif.
Namun, dengan adanya tekanan pada lahan hutan yang terus berkembang, dan rendahnya kapasitas masyarakat dan akses ke sumber daya untuk memungkinkan mereka dalam mendapatkan hak, dan meletakkan dasar untuk sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat masih menjadi tantangan.
Melalui kolaborasi untuk menanggapi dan menyuarakan kepada badan hukum yang tepat, NTFP-EP memfasilitasi keamanan hak masyarakat dan akses ke hutan. Dengan melibatkan kekuatan dari pemangku kepentingan, dari masyarakat ke tingkat internasional, peluang untuk mengamankan hak hutan bisa diungkap dan dilakukan.
Kegiatan yang terkait:
Studi Banding Punan – Penan
Punan – Penan Exchange Visit 19 February, 2014 Posted by: NTFP Indonesia Category: IFH, TRG No Comments Pada tanggal 16 - 17 Maret 2014, NTFP EP Malaysia dan Indonesia mengadakan studi banding Dayak Punan ke Dayak Penan. Tujuan kegiatan ini adalah saling berbagi informasi dan pengalaman antara Dayak Punan dan Penan serta NGO lokal (BRIMAS
Rumah baru bagi Punan Adiu, pembelajaran baru bagi saya
Merupakan hari yang special bagi Dayak Punan Adiu di Malinau, Kabupaten yang berada di bagian Utara pulau Kalimantan. Setelah 15 tahun sejak banjir tahun 1999, mereka akhirnya bisa membangun gedung pertemuan “Balai Adat”
Jambore Masyarakat Gambut 2016
Jambore Masyarakat Gambut 2016 NTFP EP Indonesia akan mengikuti Pameran, Dialog dan Pentas Inovasi Rakyat, Pondok Belajar pada 5 – 7 November 5 – 7 November 2016. Kegiatan ini merupakan bagian dari “Jambore Masyarakat Gambut Nasional”. NTFP EP sendiri akan berpartisipasi dalam pameran melalui produk “Borneo Chic” (www.borneochic.com). Selain itu juga berpartisipasi dalam dialog dan
Kolaborasi NTFP-EP Indonesia dan Pemkab Kutai Barat
“Dalam kemajuan ekonomi dan teknologi informasi yang lebih kompetitif, pemerintah daerah harus berinovasi lebih cepat, menghasilkan lebih efektif dan memberikan nilai lebih konkret daripada sebelumnya" Arti Sebuah Kolaborasi Kolaborasi secara harfiah dapat diartikan sebagai proses pembelajaran dan kerjasama antara dua organisasi sehingga proses pembelajaran dapat lebih mendalam, keterampilan dan pemahaman secara kontekstual berada pada level
Aliansi GLA untuk Tata Kelola Bentang Alam Lariang
Selamat Datang di PALU Pertemuan Konsorsium GLA telah dilaksanakan di Palu pada tanggal 13-17 Maret 2017 di Mercure Hotel. Pertemuan mitra GLA di kota Kaledo ini adalah pertemuan mitra GLA Indoensia dan GLA Internasional. Pertemuan mitra GLA ini dihadiri oleh seluruh mitra GLA Indonesia (NTFP-EP Indonesia sebagai koordinator bentang alam Lariang, WARSI, WALHI dan Tropenbos
Konferensi Tenurial, Jakarta 25 – 27 Oktober 2017
Konferensi Tenurial 2017 diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden RI (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial (Pemrakarsa) sebagai bagian mewujudkan cita-cita menuju Pembangunan yang Berkeadilan. Konferensi ingin memastikan hak untuk reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan di Indonesia yang diyakini merupakan jalan utama untuk menutupi kesenjangan pembangunan, khususnya di
Festival PARARA, Jakarta 13 – 15 Oktober 2017
Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015, PARARA adalah festival dua tahunan yang digagas dan dikemas oleh konsorsium PARARA. Bekerja sama dengan sejumlah komunitas dan pekerja kreatis, PARARA tidak hanya menampilkan produk kewirausahaan komunitas, namun juga menyajikan berbagai program menarik, seperti pertunjukan musik, seni tradisi, program untuk anak, dan masih banyak lagi. Festival Panen Raya Nusantara
Pemda Poso Dukung Festival Lembah Lore
PALU EKSPRES, POSO – Pemerintah Kabupaten Poso mendukung pelaksana Festival Lembah Lore dalam pertemuan yang dipimpin oleh sekretaris daerah mewakili Bupati Kabupaten Poso yang dihdiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama panitia Festival Lembah Lore yang dilakukan di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Kamis(31/5). “Rencana pelaksanaan Festival Lore Lindu seiring dengan yang selalu digencarkan oleh
Pertemuan organisasi (CSO Forum) ke – 7 mengenai perhutanan sosial di ASEAN
Da Nang, Vietnam, 24 – 25 Juni 2018 Pada akhir bulan Juni 2018, NTFP EP Indonesia dan WARSI berkesempatan menghadiri pertemuan CSO forum di Da Nang, Vietnam. CSO Forum membantu AWG – SF (ASEAN Working Group – Social Forestry) dalam hal perhutanan sosial. Fokus dalam isu peningkatan ekonomi masyarakat, mekanisme pemerintah, akses atas lahan dan
NTFP-EP dan PARARA Hadir di People and Forest Forum 2018
19-20 Agustus 2018 di Bangkok, Thailand Bogor, 21 Agustus 2018 NTFP-EP Indonesia dan Konsorsium PARARA menghadiri kegiatan yang digagas oleh RECOFTC bekerjasama dnegan beberapa lembaga internasional. Forum ini mengangkat tema: Hutan adalah Kita; Mengapa Hutan Begitu Berarti. Menggambarkan bahwa hutan-hutan di Asia-Pasifik adalah yang paling indah, beragam dan berlimpah di dunia dan sekitar separuh wilayah
“Merajut Tradisi, Melestarikan Alam”
Festival Lembah Lore Ke I 20 – 22 September 2019 di Desa Wanga, Lembah Napu, Lore Poere, Poso, Sulawesi Tengah. Festival Lore dipusatkan di Desa Wanga, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, sekitar enam jam berkendaraan dari pusat kota Poso atau empat jam dari Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Rencananya, Festival Lore dibuka oleh
Menjaga Hutan Melalui Kearifan Lokal: Kisah Inspiratif Masyarakat Adat
Ancaman kerusakan dan deforestasi yang kian meningkat, menjadi sebuah kekhawatiran terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut ketersediaan pemenuhan kehidupan seperti sandang, pangan, dan papan. Tetapi, masih terdapat kelompok orang yang sangat peduli akan keberlangsungan hutan yaitu Masyarakat Adat. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok